Suasana pertemuan 100 pengacara dengan wartawan terkait penganiayaan sekeluarga di Rokan Hilir. (istimewa)
Suasana pertemuan 100 pengacara dengan wartawan terkait penganiayaan sekeluarga di Rokan Hilir. (istimewa)

100 Pengacara Tanyakan Kelanjutan Kasus Penganiayaan Sekeluarga di Rohil

MENITRIAU.COM - PEKANBARU, - Sudah berjalan selama enam tahun (2013) kasus penganiayaan yang dialami keluarga Maryatun warga Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir belum menemui titik terang dan masih berjalan ditempat di Polda Riau.

Pada Senin (11/2/2019) sekitar pukul 09.30 WIB keluarga korban mendatangi Masjid Al-Falah Darul Muttaqin Jalan Sumatera Pekanbaru bersama dengan 100 orang pengacara yang turut membantu meluruskan kasus tersebut.

"Kita akan datangi Polda Riau untuk mempertanyakan penanganan perkara yang hingga kini sama sekali tidak ada perkembangan. Dibantu juga sama rekan advokat lainnya secara sukarela," ujar Suroto selaku Penasehat Hukum korban, Senin (11/2/2019).

Menurut Suroto, kejadian sadis di tahun 2013 silam yang menimpa keluarga korban (suami dan anaknya), dilakukan pekerja kebun milik AB yang diduga merupakan oknum anggota DPRD yang masih aktif di salah satu daerah di Sumatera Utara yang juga tengah menjabat sebagai Ketua DPC salah satu partai. 

Dimana, yang menjadi korban penganiayaan sadis tersebut adalah suami Maryatun dengan 25 tusukan dibagian depan dan belakang tubuhnya. Tak tanggung-tanggung, bahkan kepalanya juga dibacok dan tulang leher dibor pakai pisau. 

"Untuk Maryatun sendiri dibacok tangannya. Kepala dan badannya dihantam (pukul) kayu. Jempol patah. Untuk anak korban Arazaqul dipukuli dibagian kepala serta dadanya. Akibatnya, anak korban tidak bisa makan dan minum lewat mulut," bebernya.

Sehari setelah kejadian, Sumardi yang merupakan anak Maryatun lainnya, membuat laporan ke Polsek Panipahan. Saat pihak kepolisan bersama masyarakat berupaya mengejar pelaku ke barak yang biasa ditinggali. Akan tetapi pelaku keburu kabur.

"Aparat telah melihat langsung kondisi keluarga korban ini. Namun setelah itu, selama bertahun-tahun perkaranya tidak pernah ditangani dan terhadap para korban yang sudah sembuhpun tidak pernah diperiksa," kesal Suroto.

Tidak berhenti disitu, tahun 2017 aparat kembali melanjutkan penyelidikan kasus ini dengan mengumpulkan keterangan saksi dan hasil visum korban. Dan petugas Kepolisian juga sudah menetapkan 3 orang tersangka yang masih dalam status DPO.

AB diketahui, sudah dua kali dilakukan pemanggilan pada tahun 2011 dan 2018 lalu. Namun terhadap AB juga telah beberapa kali dilakukan upaya jemput paksa. Namun polisi tak berhasil membawanya, dengan alasan AB tidak diketahui keberadaanya.

"Akan tetapi sampai saat ini tidak ada upaya serius yg dilakukan kepolisian untuk mencari pelaku. Terhadap AB, oknum Dewan itu pun tidak pernah diperiksa untuk ditanyakan dari mana pekerja atau terduga pelaku itu direkrut," papar Suroto. 

Lebih rinci, Suroto menerangkan terdapat sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Dirinya mendapatkan laporan, bahwa Polres Rohil terima telegram agar pemeriksaan oknum DPRD ditunda sampai Pemilu usai. Dimana AB sendiri saat ini tengah mencalonkan diri kembali sebagai caleg mendatang. 

"Untuk itu kita protes. Karena tidak ada dasar hukumnya penundaan pemeriksaan terhadap caleg. Yang pernah ada itu, penundaan pemeriksaan untuk calon kepala daerah," pungkas Suroto. (fik)



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)