Wiranto, Menko Polhukam. (internet)
Wiranto, Menko Polhukam. (internet)

Sebelum KPU Keluarkan Pengumuman, Dilarang Pawai Kemenangan

MENITRIAU.COM - JAKARTA - Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto melarang peserta pemilu dan pendukung melakukan pawai kemenangan seusai pencoblosan.

Wiranto mengajak masyarakat menunggu hasil resmi dari KPU terlebih dahulu. Pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU tidak akan diizinkan.

"Maka tadi dari aparat kepolisian telah tegas tegas mengatakan bahwa mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan maka akan tidak diizinkan, karena nyata-nyata apa itu melanggar undang-undang menyatakan pendapat dimuka umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Dia menjelaskan ada 4 syarat agar bisa mendapatkan izin melakukan mobilisasi massa sesuai undang-undang. Salah satunya tidak mengganggu ketertiban umum.

"Di mana di pasal 6 kegiatan unjuk rasa, kegiatan mobilisasi massa di muka umum itu paling tidak ada 4 syarat, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, kemudian dalam batas-batas etika dan moral. Yang keempat, tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa,"

Dia juga menyarankan masyarakat cukup melakukan syukuran di rumah masing-masing ketimbang melakukan pawai kemenangan.

"Nah kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh tentunya ya, syukuran kemenangan di rumah tetangganya hadir boleh," ucapnya.

Provokasi

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan mobilisasi massa itu dapat menimbulkan provokasi. Dia mengajak masyarakat tetap beraktivitas secara wajar.

"Meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai syukuran atau apa pun mobilisasi massa untuk menunjukkan kemenangan karena nanti akan memprovokasi pihak yang lainnya. Lebih baik kita tetap menjalankan kegiatan dengan baik, tenang," kata Tito.

Tito mengatakan mobilisasi massa juga dilarang dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dia menyebut masalah itu bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada hal yang dianggap anggap tidak sesuai Undang-Undang ada mekanismenya untuk para petugas ada Bawaslu dan juga nanti ada proses MK kalau ada hal yang dianggap melanggar, tapi tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa maka Polri tidak memberikan izin," pungkasnya.

Selain itu, Kapolda Bali Irjen Reinhard Golose juga melarang tim kampanye capres-cawapres konvoi usai pemilu. Tujuannya agar Bali tetap kondusif.

"Ada juga imbauan yang penting di Bali, sudah saya sampaikan ke pak gubernur karena beliau pimpinan parpol tidak boleh ada perayaan oleh salah satu pemenang kontestan baik dari 01 atau 02 untuk mendeclare, kami tidak izinkan," kata Golose usai mengikuti Rakor konsolidasi Pemilu 2019 di Mapolda Bali, Jl WR Supratman, Denpasar, Bali, Senin (15/4/2019).

"Tidak boleh ada perayaan misalnya declare dalam bentuk perayaan kemenangan, konvoi, syukuran dan sebagainya. Kami tidak berikan izin, makan masih boleh lah tapi kira-kira yang membawa kerawanan tidak," sambung Golose yang dikutip dari detik.com. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)