Dirjen Gakkum KemenLHK, Rasio Ridho Sani memaparkan penegakan hukum pelanggar SDA dan lingkungan dalam acara Ngopi PWI Riau, Senin (22/4/2019) di Pekanbaru. (istimewa)
Dirjen Gakkum KemenLHK, Rasio Ridho Sani memaparkan penegakan hukum pelanggar SDA dan lingkungan dalam acara Ngopi PWI Riau, Senin (22/4/2019) di Pekanbaru. (istimewa)

Dirjen Gakkum KemenLHK Blak-blakan Sebut Pelaku Perusak SDA dan Lingkungan

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa negara berkomitmen mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ungkapan ini disampaikan Dirjen Gakkum KemenLHK tersebut dalam acara Ngobrol Pintar (Ngopi)  PWI Riau bekerjasama KemenLHK, Senin (22/4/2019) di Gedung PWI Jalan Arifin Achmad Pekanbaru.

Rasio Ridho Sani juga menyebutkan tantangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini di antaranya adalah pembalakan liar, serta pertambangan dan perkebunan ilegal.

"Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal, pembalakan liar, perkebunan ilegal, pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia tidak hanya melibatkan korporasi tetapi juga oknum aparat dan pejabat, bahkan jaringan internasional," sebutnya dalam Ngopi yang mengangkat tema 'Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan'.

Menurut Rasio Ridho, pihaknya telah mengajukan gugatan hukum terhadap sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan pengrusakan lingkungan. Namun, dijelaskannya, langkah hukum bukanlah hal yang terdepan dalam penanganan kerusakan lingkungan, akan tetapi langkah pencegahan yang harus terus digalakkan.

Karena menurut dia, jika lingkungan sudah rusak, maka tidak hanya berdampak buruk terhadap ekosistem, namun juga kepada ekonomi dan kesehatan masyarakat suatu daerah. Selain itu, oknum aparat dan pejabat yang menjadi beking perusahaan merupakan salah satu kendala yang dihadapi pihaknya selama ini.

Menyinggung kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia, termasuk di Riau, terjadi karena perbuatan manusia. 

"Di atas 99,9 persen karhutla itu karena faktor manusia," katanya.

Karhutla itu, lanjut Rasio Ridho Sani, dilakukan manusia karena tiga sebab. Pertama, karena manusianya tidak tahu atau tidak sengaja. Kedua karena ada kesempatan dan ketiga adanya memang niat jahat untuk membakar karhutla.

Pada kesempatan tersebut, Rasio Ridho juga mengapresiasi peran media massa dalam pencegahan dan pengungkapan kasus pencemaran lingkungan. 

Diungkapkannya, media adalah mitra strategis KemenLHK dalam menanggulangi dan mengungkap pelaku kejahatan lingkungan.

Resiko Saksi Ahli

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof Bambang Hero Saharjo mengungkapan suka dan duka jadi saksi ahli lingkungan hidup. 

Menurutnya, tak gampang menjadi saksi ahli kasus-kasus SDA dan lingkungan, termasuk menjadi saksi ahli kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di pengadilan. Resiko besar menanti dan bahkan nyawa pun diancam akan dihilangkan.

 "Saya sudah pernah mengalami. Pernah digugat secara perdata di pengadilan, bahkan saya pernah diancam bunuh," katany.

Tapi Guru Besar IPB ini tidak gentar dan nyalinya tak ciut. Tetap memberikan kesaksian sehingga banyak oknum-oknum perusahaan dan koorporasi, baik di bidang kehutanan maupun di bidang perkebunan, dihukum oleh pengadilan karena terbukti melakukan karhutla di Riau.

Dalam penegakkan hukum SDA dan Lingkungan, bukan hanya secara pidana dilakukan, tetapi ada juga manajemen perusahaan dan koorporasi yang dihukum secara perdata. Bahkan di denda melebihi Rp1 triliun, seperti PT MPL dan PT JJP.

Sementara itu, Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang mengatakan, program Ngopi bersama PWI Riau ini akan terus berjalan ke depan guna menambah wawasan jurnalis terkait isu lingkungan. Khususnya terkait penegakan hukum kasus-kasus kerusakan lingkungan dan kehutanan di Riau.

"Untuk acara Ngopi kali ini disponsori oleh KLHK. Sehingga diharapkan apa program yang dijalankan bisa dipublis," ujar Zulmansyah.

Ini merupakan acara Ngopi kedua kalinya yang digelar oleh PWI Riau bekerjasama dengan KLHK. Acara yang kedua ini dilaksanakan di Gedung PWI Riau, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru.

"Kita beharap tidak hanya penegakan hukum saja yang dilakukan, tetapi juga menjaga lingkungan juga diterapkan," ajak dia.

Acara Ngopi bersama PWI Riau kali ini selain menghadirkan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani sebagai pembicara, juga turut diisi oleh Guru Besar IPB Prof. Dr. Ir. H. Bambang Hero Saharjo. Sedangkan peserta lebih dari 100 orang wartawan media cetak, elektronik, dan media online. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)