Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Riau dengan Dinas Perkim. (istimewa)
Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Riau dengan Dinas Perkim. (istimewa)

Perjuangkan RSLH Komisi IV DPRD Riau Gelar Hearing dengan Dinas Perkim

MENITRIAU.COM -Pentingnnya rumah sehat layak huni (RSLH) bagi masyarakat, membuat DPRD Riau melalui Komisi IV melakukan pengawalan terhadap proyek ini. Pada Rabu (8/5/2019) Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Pertanahan Riau.

Hearing ini di pimpin Ketua komisi IV Husni Thamrin dan didampingi anggota lainnya seperti Asri Auzar, Sumiyanti dan Abdul Wahid.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Muhamad Amin dalam kesempatan tersebut menyebutkan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau tahun ini kembali melaksanakan program pembangunan RSLH bagi masyarakat kurang mampu. Pada tahun ini, sebanyak 1.845 unit rumah sehat layak huni akan di bangun dan disalurkan kepada masyarakat miskin provinsi Riau, dengan kriteria dan syarat yang sudah dibuat.

"Terdapat 1.845 unit rumah layak huni, yang akan di bangun tahun ini , yang terbagi beberapa paket untuk  kabupaten /kota seRiau," ungkap M.Amin .

Adapun untuk progres kegiatanya, Dinas Perkim sudah  memberikan arahan kepada Kades untuk membuat kelompok masyarakat (Pokmas) karena  kalau sudah siap Pokmas maka pelaksanaannya dapat di mulai.

Saat hearing berlangsung  sejumlah anggota Komisi IV mempertanyakan realisasi program RSLH tahun 2018 lalu yang tidak tepat sasaran. Pertanyaan tersebut dilontarkan Sumiyanti. Menurut Sumiyati banyak kendala pelaksanaan RSLH di lapangan, bahkan banyak masyarakat yang berhak menerima program itu tapi tidak mendapatkannya. Hal ini kata Sumiyanti, disebabkan adanya perbedaan regulasi pada tahun 2017 dan 2018, dimana dengan regulasi baru yang mewajibkan si penerima  mempunyai 'tapak rumah' baru boleh menerima bantuan RSLH namun kendalanya banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki  tapak rumah dan  hanya punya tanah, sehingga tidak bisa menerima bantuan RSLH.

"Kita sarankan untuk 2019 yang punya tanah memperoleh rumah RSLH dan di harapkan , regulasi baru itu di komunikasikan dengan pihak terkait, untuk di rubah, karena kebanyakan di lapangan kita temui masyarakat tidak punya tapak rumah, tapi mereka  punya tanah saja, sehingga banyak yang tidak dapat bantuan," jelas anggota dewan dua periode tersebut.

Sementara itu, Anggota dewan lainnya Asri Auzar juga mengatakan dirinya mendapat kan laporan banyak warga yang tidak menerima bantuan RSLH padahal sudah di panggil dan didata. Namun dia menambahkan, di kabupaten Rohil, dua kakak beradik bangunkan RSLH sekaligus. "Sudah datang tiga Datuk penghulu kepada saya, mereka di panggil ke Pekanbaru, tapi tidak dapat rumah, namun ada anak umur 30 tahun, dapat sebuah rumah dan satu lagi abangnya , berdekatan juga dapat RSLH," kata Asri.

Untuk itu tambah Asri, dari tahun ke tahun program RSLH harus ada perbaikan, supaya program bantuan tepat sasaran.

Menanggapi sorotan anggota dewan itu, Kadis M. Amin mengatakan, pihak nya sudah melakukan upaya maksimal, kalau ada kendala di Lapangan, dengan masukan dan saran anggota dewan akan menjadi perhatian dan perbaikan pelaksanaan program tahun ini.

"Ini pelaksanaan di lapangan sudah kita validasi datanya, kalau ada yang tidak tepat kita coret apalagi tidak memenuhi syarat, saran dewan kita ikuti," ulasnya.

Untuk diketahui, total Anggaran program pembangunan RSLH itu di apbd Riau 2019 mencapai Rp. 115 M, dan setiap harga perunit nya berbeda tergantung daerah seperti antara Kampar dan Inhil karena kondisi alamnya. Harganya berkisar Rp.50 juta hingga Rp.60 juta  per unit rumah. (adv)



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)