Ilustrasi. (internet)
Ilustrasi. (internet)

PT TP Diduga Rambah Ribuan Hektar HPT

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Perusahaan perkebunan, PT Tasma Puja (TP) yang berlokasi di Desa Anak Talang dan Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, diduga kuat merambah ribuan hektar Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di kaki bukit Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).

Informasi diperoleh dari salah seorang tokoh masyarakat Desa Anak Talang, sejak tahun 2006, perusahaan diperkirakan sudah membabat hutan negara seluas 3.000 hektar yang ditanami sawit, tanpa mengantongi izin dari Menteri Kehutanan.

Seperti diketahui, menurut PP No 104 Tahun 2015, kawasan HPT yang merupakan hutan negara baru bisa diproses menjadi lahan perkebunan swasta melalui tukar menukar kawasan hutan, atau lahan pengganti dari bukan kawasan hutan dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang produktif menjadi kawasan hutan tetap.

Dari informasi tersebut, perusahaan hanya memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan) berupa hak pengelolaan. Belum sampai ke HGU atau hak kepemilikan lahan. Hal ini dikarenakan status hutan masih HPT. Sementara perusahaan belum pernah mengajukan pelepasan kawasan hutan tersebut ke Menteri LHK.

Namun sejak 2006, perusahaan tetap menanam sawit. Tapi berhubung izin mereka belum keluar, perusahaan tidak bisa dikenakan kewajiban membayar pajak. Akibatnya, sejak 10 tahun terakhir, perusahaan beroperasi tanpa ada kewajiban apapun kepada negara.

“Inilah hebatnya perusahaan itu. Sampai sekarang, tetap beroperasi tanpa ada tindakan apapun dari pemerintah. Padahal sudah ribuan hektar mereka babat,” ungkap tokoh masyarakat yang minta namanya tidak disebutkan itu.

Selain membuka kebun sawit tanpa izin, PT Tasma Puja juga mendirikan pabrik kelapa sawit di areal HPT tersebut. Pabrik itu juga tidak memiliki izin apapun dari Pemkab Inhu. 

Pabrik kelapa sawit milik PT Tasma Jaya hanya memiliki Izin prinsip, izin lokasi dan IUP. Sedangkan IUPP dan IUPB PMKN belum. Sehingga pabrik kelapa sawit milik perusahaan ini belum mempunyai IMB. Akibatnya Bupati Inhu tidak mengeluarkan HGB PKS tersebut.

Sementara itu, H Ervin Rizaldi, Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Riau, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilayangkan melalui Whatshapp. Sedangkan di telepon ke nomor 08127687xxx tidak diangkat. 

Begitu juga Manajer PT Tasma Puja, Dian, ditelepon ke nomor 081375630xxx tidak diangkatnya. Sedangkan konfirmasi melalui whatshapp pun tidak dijawab. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)