Zainul Akmal. (istimewa)
Zainul Akmal. (istimewa)

Karhutla dan Permasalahannya

MENITRIAU.COM - Bencana asap yang terjadi beberapa minggu ini, menghambat berbagai aktivitas masyarakat. Sebagian orang membatasi kegiatan di luar rumah karena keadaan udara yang tidak layak konsumsi.

Pemerintah daerah mengeluarkan keputusan untuk meliburkan kegiatan belajar dan mengajar disekolah-sekolah. Begitu juga dunia kampus juga dibatasi hanya dalam urusan administrasi, bahkan ada yang menutup kegiatan kampus secara menyeluruh.

Akibat dari bencana asap ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena merenggut berbagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilanggar. Rasa aman dan nyaman untuk beraktifitas diluar rumah telah dilanggar. Secara perlahan namun pasti, hak-hak lainnya akan dilanggar.

Ketika sekolah diliburkan, maka cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan terhambat. Akibatnya, hak untuk mendapat pendidikan yang layak juga dilanggar. Ketika asap mencemari udara dan menyebarkan ketakutan untuk beraktifitas, maka telah terjadi perampasan  kemerdekaan atau kebebasan fisik dan kembali hak dasar telah terlanggar. Berjalannya waktu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pemindahan penduduk jika kondisi udara semakin memburuk. 

Lingkungan hidup yang sehat adalah hak dari siapapun. Indonesia sebagai negara hukum sudah menjamin dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang boleh baik disengaja atau dengan kelalaiannya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kecuali hal-hal yang dibatasi oleh Undang-Undang.

Selayaknya pemerintah bertanggung jawab dalam penegakan HAM. Hutan dan lahan yang sudah dibakar dan terbakar tidak mungkin lagi bisa disulap menjadi seperti semula dalam waktu yang singkat. Kebijakan yang buruk dan penegakan hukum yang buruk telah merusak alam dan sangat berdampak terhadap pelanggaran HAM. Seharusnya kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan penegak hukum.

Penegakan hukum bagi korporasi yang telah melanggar HAM tidak diurus secara serius oleh pemerintah. Pembuktian ketidak seriusan ini terlihat dari kebakaran hutan yang menjadi agenda tahunan. Patut lahir dugaan jika terjadi perzinaan antara pemilik modal, oknum aparat penegak hukum dan oknum pejabat pemerintah didaerah atau pusat. 

Korporasi bisa menempati lahan yang begitu luas dikarenakan ada izin dan yang mengeluarkan izin adalah pemerintah. Ketika terjadi penyimpangan dari izin yang telah diberikan, siapa yang berhak mengawasi ? tentunya pemerintah. 

Didalam tubuh pemerintah ada lembaga khusus untuk melakukan penegakan hukum. Jika terjadi peerbuatan yang melanggar hukum, siapa yang berhak untuk melakukan penegakannya ? tentunya lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian.

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga eksekutif tersebut telah melakukan tugasnya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk memadamkan api dan polisi telah berupaya menangkap pelakunya. Permasalahannya adalah, sejauh apa keseriusan lembaga eksekutif ini dalam melakukan tugasnya ?

Ketidak sanggupan lembaga tersebut untuk tegas menegakkan hukum kepada korporasi, terlihat dari tidak kunjung selesainya kasus pembakaran hutan dari tahun ketahun.

Selain itu terjadi penangkapan terhadap petani lokal untuk dijadikan tersengka. Padahal tidak bisa disangkal lagi, jika petani lokal sebagai pelaku pembakaran hutan, untuk apa hingga ribuan hektar ? lalu bagaimana mungkin mereka membakar lahan gambut, secara budaya mereka sudah tawu pembakaran lahan gambut akan mendapat murka dari alam.

Hentikan pengambingan hitam petani dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Mereka hanya orang yang berusaha untuk bertahan hidup dan sebagian adalah orang-orang yang buta huruf. Tegakkan hukum bagi Si Pemilik Modal, dan jangan biarkan siapapun melakukan perzinaan dalam penegakan hukum. 

Pemerintah yang tidak melakukan penegakan hukum berarti telah melupakn tanggung jawabnya sebagai perlindung, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Melupakan tanggung jawab merupakan bentuk pembiaran terhadap pelanggaran HAM dan pembiaran itu juga bagian dari pelanggaran HAM serta penghianatan terhadap Pancasila. ***

*) Zainul Akmal, Dosen FH UR & Koordinator Gusdurian Pekanbaru



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)