Yasonna H Laoly. (internet)
Yasonna H Laoly. (internet)

Ditanya Soal Penerbitan Perppu KPK. Ini Reaksi Menkumham

MENITRIAU.COM - JAKARTA - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengoreksi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK, seakan masih berlanjut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly enggan menjawab soal hal tersebut. Ia malah meminta wartawan tak menanyakan hal tersebut pada dirinya, melainkan ke Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan dan HAM Mahfud MD.

"Ya itu ditanyakan saja ke Pak Menko lah (Menko Polhukam). Biar ditindaklanjuti," kata Yasonna saat ditemui di Kompleks Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Lagi pula kata dia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 itu juga telah berlaku per 17 Oktober lalu. Soal Perppu pun tentu harus dianalisis ulang dan dilihat sejauh mana penerapan undang-undang baru tersebut.

"Iya itu sekarang sudah berlaku. Kan kita lihat kita analisis dulu. Dalam pelajaran itu, (soal Perppu) tenang saja," katanya seperti dilansir dari cnnindonesia.com.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim Jokowi tengah mempertimbangkan masukan dari semua pihak terkait Perppu KPK. Menurutnya, Perppu KPK merupakan kewenangan presiden.

"Jadi tinggal kita nunggu presiden bagaimana. Sudah diolah," ujar Mahfud di Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Mahfud menuturkan masukan terkait Perppu KPK sudah ada sebelum ia dipilih menjadi menteri menggantikan Wiranto. Ia berkata masyarakat juga telah memberikan sikap dan pandangannya mengenai Perppu KPK kepada Jokowi.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Perppu KPK merupakan kewenangan Jokowi. Dengan posisi tersebut, ia mengatakan tidak berwenang untuk mengintervensi penerbitan Perppu KPK.

Sementara itu, pada 1 November lalu, Jokowi menegaskan tak akan menerbitkan Perppu KPK. Dia mengaku merasa tak elok mengeluarkan sebuah peraturan, sementara proses uji materi di MK masih berlangsung. Menurutnya, sikap ini adalah bagian dari sopan santun dalam bertata negara.

"Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Di lain pihak, Mahasiswa mengancam akan kembali menggelar demonstrasi menuntut diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Ancaman itu, merespons pernyataan Jokowi yang tak akan menerbitkan Perppu KPK sampai uji materi di MK selesai. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)