Harimau Sumater. (internet)
Harimau Sumater. (internet)

Pemprov Riau Diminta Serius Atasi Konflik Manusia dan Satwa

MENITRIAU.COM - PEKANBARU -World Wide Fund for Nature (WWF) Riau mengatakan, hasil dari monitoring mereka, 75 persen hewan penjelajah seperti gajah dan harimau Sumatera berada di luar konservasi. Tak pelak, konflik antara manusia dan satwa di Riau diprediksi akan semakin meningkat.

Dalam beberapa hari terakhir, hewan penjelajah tersebut kembali terlihat di kawasan perusahaan. Seperti Harimau Sumatera yang terlihat di ladang minyak Zamrud, kabupaten Siak, pada Ahad (03/11/2019). Berselang 4 hari, seekor induk gajah dan anaknya juga terlihat memasuki halaman lapangan Golf PT Chevron di Duri.

Menurut Staf Komunikasi WWF Riau, Syamsidar, saat ini pemerintah provinsi Riau belum terlalu serius mengurusi rumah para satwa tersebut, dimana tempat satwa tersebut tinggal dan mencari makan sudah semakin sempit.

"Perlindungan spesies, baik dalam kawasan hutan ataupun non hutan, secara kewenangan berada di bawah KLHK. Namun tentunya harus bersinergi dan mendapat dukungan oleh pemerintah daerah, termasuk Riau," ujarnya, Jumat (8/11/2019).

Wanita yang akrab disapa Sammy ini juga mengatakan, beberapa kawasan yang disediakan untuk satwa seperti taman nasional, hutan lindung dan juga kawasan konservasi lainnya selama ini belum mendapatkan hasil yang positif.

"Untuk pemegang konsesi mereka harus menerapkan praktik pengelolaan yang baik di dalam konsesinya, termasuk melindungi satwa dan daerah jelajahnya. Itu kewajiban yang harus dilaksanakan," ungkapnya.

Menurut Sammy, saat ini kawasan yang dilindungi tersebut juga mengalami permasalahan yang sama seperti kawasan hutan lainnya.

"Kawasan konservasi dan lindung yang ada di Riau menghadapi ancaman yang sama karena perambahan, ilegal logging, dan kebakaran hutan. Termasuk perburuan satwa yang dilindungi ataupun yang bukan dilindungi," cakapnya.

Sammy berharap Pemprov Riau menindak tegas perkebunan sawit ilegal yang ada di Riau. Dan jika memang sudah terbukti ilegal, Sammy meminta Pemprov Riau bersama stakeholder terkait untuk menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.

"Perlu penertiban dalam pemberian izin di kawasan non hutan dan tentu saja tidak memberikan izin di kawasan hutan," ujarnya lagi.

Melihat kondisi seperti ini, WWF Riau meminta agar Pemprov Riau lebih tegas lagi untuk menyelamatkan hutan dan satwa yang ada di Riau.

"Perlu komitmen yang lebih serius dalam penanganan ancaman terhadap keutuhan kawasan hutan. Karena di dalam permasalahan ini banyak kepentingan, misalnya kepemilikan lahan adalah penguasaha atau oknum yang terkait dalam organisasi kepemerintahan. Karena itu, intinya adalah komitmen untuk menagani permasalahan tersebut," katanya yang dilansir dari cakaplah.com. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)