Muhammad. (internet)
Muhammad. (internet)

Hakim Tunda Sidang Praperadilan Muhammad

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Pengadilan Negeri Pekanbaru menunda sidang praperadilan Muhammad lantaran ketidakhadiran pihak tergugat Polda Riau.

Muhammad mengajukan gugatan praperadilan lantaran keberatan atas penetapan status tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Yudis Silent, SH, MHum,
itu berlangsung di ruang sidang 1, Selasa (10/3/2020).

"Menunda dan pelaksanaan sidang pada minggu depan, Selasa (17/3/2020)," ucapnya. 

Muhammad yang kini menjabat Plt Bupati Bengkalis sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Kabupaten Inhil pada tahun 2013 lalu, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Permohonan praperadilan yang diajukan 26 Februari 2020, dengan pemohon Muhammad ini dalam rangka menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Muhammad oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Dimana dalam hal ini, Ditreskrimsus Polda Riau sekaligus menjadi pihak termohon.

Dari isi petitum permohonan, dengan berbagai poin pertimbangan yang disampaikan, pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyebut jika termohon, dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Riau tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Muhammad dan kuasa hukumnya menilai, penetapan tersangka terhadap Muhammad, dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Muhammad pun memohon kepada Majelis Hakim PN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk menerima permohonan praperadilan untuk seluruhnya.

Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri Daerah Riau, Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon.

Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku”. Demikian beberapa isi kutipan petitum di bagian akhirnya. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)