Aksi mahasiswa Universitas Riau ke Kantor Gubernur Riau, Kamis (13/9/2018). (istimewa)
Aksi mahasiswa Universitas Riau ke Kantor Gubernur Riau, Kamis (13/9/2018). (istimewa)

Mahasiswa UR Buka Paksa Gerbang Kantor Gubernur Riau. Inilah Tuntutannya

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Ratusan mahasiswa Universitas Riau (UR) menyerbu Kantor Gubernur Riau, Kamis (13/9/2018) sore.

Mereka datang ke kantor pusat pemerintahan ini untuk menyampaikan keluh kesah mereka terkait lahan di Kampus Unri yang dieksekusi oleh PT Hasrat Tata Jaya (HTJ).

Sebelum melanjutkan aksinya, mahasiswa-mahasiswa beralmamater biru muda ini memang berencana untuk melaksanakan salat ashar di Masjid Kantor Gubernur Riau. 

Sehingga berbeda dari biasanya, ratusan massa ini menyerbu pintu gerbang samping Kantor Gubernur Riau yang tepat berada di samping masjid.

Sayangnya, mereka tidak diizinkan masuk. Bahkan, gerbang tersebut dijaga ketat oleh puluhan personil Satpol PP dan Polwan. Tak ayal, aksi dorong dan mendobrak pintu gerbang pun tak dapat dihindarkan.

Hasilnya, pintu gerbang gedung yang megah itu berhasil dibuka dengan paksa.

Presiden Mahasiswa (Presma) Unri, Randi Andiyana mengatakan, bahwa di atas lahan yang bermasalah tersebut telah berdiri beberapa sarana dan prasarana mahasiswa Unri, seperti Gedung Grand Gasing, Gedung Fakultas Hukum,  dan Eco Edu Park. Sehingga, mereka pun sangat menyesalkan mengapa pembangunan sarana prasarana mahasiswa dibangun di atas lahan yang sedang bersengketa.

‌"Kami menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Unri untuk segera melakukan langkah cepat. Kami yang menjadi korban, karena uang kuliah kami juga yang dipakai untuk membangun sarana dan prasarana di atas tanah bersengketa itu. Masalah ini sudah lama, seharusnya bisa diselesaikan," kata Randi Andiyana di Kantor Gubernur Riau yang dilansir dari GoRiau.com.

‌Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan, bahwa  menurut mereka sengketa lahan tersebut belum inkrah. Sebab, masih ada perbedaan antara PK 1 dan PK 2.‌

‌"Ini yang mau kami carikan satu pandangan hukum lagi di MA, karena masih ada celah hukumnya. Makanya, nanti mahasiswa akan kami ajak untuk mencari titik temu dari perjuangan kita atas lahan itu," kata Ahmad Syah.‌

‌Rencananya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, DJKN, Kejaksaan, BPN, Unri dan mahasiswa Unri akan menggelar pertemuan pada Senin (17/9/2018).  ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)