Sri Wahyuningsih, Irjen Kemendagri. (internet)
Sri Wahyuningsih, Irjen Kemendagri. (internet)

Gaji ASN Korupsi Boleh Ditarik Negara. Inilah Dasar Acuan

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Inspektur Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Wahyuningsih mengatakan, penarikan gaji para koruptor yang sudah dibayarkan itu dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PN.

Apalagi, lanjut Sri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sendiri sudah meneken surat keputusan bersama (SKB) untuk menindak ASN bermasalah.

"Ada aturan PP Nomor 53 Tahun 2010 (untuk menahan dan menarik gaji, red). Ketika ASN tidak bekerja selama 46 hari, gaji bisa dihentikan. Datanya sekarang kan belum update semua, seperti di Riau cuma sepuluh ASN di data, ternyata jumlahnya melebihi," kata Sri Wahyuningsih di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jumat (14/9/2018).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Uung Abdul Syukur juga sudah memberikan lampu hijau supaya Pemprov Riau menahan gaji ASN yang tersangkut masalah hukum tanpa harus menunggu keputusan inkrah dari Pengadilan.

"Kalau berurusan dengan tindak pidana korupsi, apalagi tersangka dan sudah ditahan, tentu tak harus menunggu inkrah baru gajinya dihentikan," ujarnya yang dikutip dari GoRiau.com.

Sebelumnya, Kanreg XII BKN Pekanbaru sendiri mencatat ada sebanyak 301 ASN aktif dan tiga ASN telah diblokir. Khusus untuk Pemprov Riau, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau mencatat ada 23 ASN bermasalah. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)