Dr Muhammad Syafi'i. (istimewa)
Dr Muhammad Syafi'i. (istimewa)

PGRI Riau Apresiasi Langkah Kajati Riau Terkait 64 Kepsek di Inhu

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Langkah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr Mia Amiati SH MH, mengusulkan 5 jaksa dan 1 pegawai tata usaha di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Inhu) dihukum berat, mendapat apresiasi dari pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Riau. 

Apresiasi ini terkait kebijakan yang diambil dalam menangani dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap 64 kepala sekolah di Kabupaten Inhu.

Pernyataan ini disampaikan Ketua PGRI Riau, Dr Muhammad Syafi'i kepada menitriau.com, Jumat (7/8/2020) pagi. "Kita sangat mengapresiasi langkah yang diambil Buk Kajati. Dengan ini, ada titik terang bahwasanya sudah terjadi upaya oknum Kejaksaan yang menakuti-nakuti 64 kepala sekolah di Inhu," ucapnya. 

Perihal ini juga lanjut Syafi'i, pihaknya berharap kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Riau, khususnya 64 kepsek di Inhu agar menjalankan tugas sesuai tupoksi, karena jabatan kepala sekolah jabatan tambahan guru. 
"Bekerjalah dengan baik, mengikuti aturan yang berlaku dalam menjalankan tugas, apa itu pengelolaan keuangan sekolah, ataupun pengelolaan dana BOS," pesan Dosen Universitas Riau ini. 

Mantan Ketua PGRI Pelalawan ini juga menambahkan, persoalan 64 kepsek di Inhu dianggap sudah selesai. Dan diminta kepada kepsek tersebut melaksanakan tugas seperti biasa. "Fokuslah dengan pekerjaan. Soal lain (Kejaksaan, red) biar menjadi urusan internal Kejati," ucapnya. 

Seperti diketahui, Kajati Riau, Mia Amiati, Senin (3/8/2020) lalu menyebutkan, pihaknya mengusulkan hukuman berat terhadap lima jaksa dan satu pegawai tata usaha melalui Bagian Pengawasan ke Kejaksaan Agung RI, Jumat lalu. Selanjutnya Kejaksaan Agung yang menentukan hukuman terhadap oknum tersebut

Mia Amiati mengungkapkan dari informasi yang diperolehnya, usulan hukuman berat terhadap oknum jaksa dan pegawai tata usaha tersebut, rencananya dibahas pada hari ini. Namun hal tersebut lanjutnya merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung RI.

Seperti diketahui, 64 kepala sekolah di Inhu mendadak mengundurkan diri. Mereka mengaku diperas oknum jaksa

Taufik SH, dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PGRI, di sela-sela mendampingi 6 Kepala Sekolah di Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau, Senin 20 Juli 2020 lali mengatakan, dugaan pemerasan terhadap para kepala sekolah ini sudah betlangsung sejak tahun 2016 lalu. Ini dilakukan oleh beberapa orang oknum di Kejaksaan Negeri Inhu.

Puncak dari pemerasan tersebut terjadi di bulan ini, dengan.mundurnya 64 kepala sekolah mengelola dana bos. “Mereka mengaku tidak tahan dengan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan tersebut. Karena untuk memenuhi permintaan oknum jaksa tersebut, mereka ada yang jual mobil dan rumah,” ujar Taufik.

Lebih lanjut diungkapkannya, untuk saat ini bidang pengawasan meminta keterangan dari 6 kepala sekolah. Para kepala sekolah ini menerangkan fakta sebenarnya. Mulai dari ada laporan dari LSM kemudia dipanggil kejaksaan.

Mereka juga menyampaikan bahwa penggunaan dana bos ini sudah pernah dilaporkan ke inspektorat dan sudah dilakukan audit. Karena itu, pihak Inspektorat juga dimintai keterangan oleh Bagian Pengawasan Kejati Riau. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)