Tiga terdakwa saat menjalani sidang perdana kasus penerbitan surat keterangan pemilik tanah di PN Pekanbaru. (istimewa)
Tiga terdakwa saat menjalani sidang perdana kasus penerbitan surat keterangan pemilik tanah di PN Pekanbaru. (istimewa)

Mantan Lurah Delima Jalani Sidang Perdana. Inilah Kasus Yang Menderanya

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mulai menyidangkan kasus penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah di Kelurahan Delima pada hari Kamis (4/10/18).

Adapun terdakwa yang menjalani sidang pada saat itu adalah Azhar Bin H Dahlil (mantan Lurah Delima), Gani dan Charly Hery Relano.

Majelis hakim pada persidangan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Marten Ginting dengan JPU Oka Regina  dan Neni Lubis, Saat menjalani sidang tersebut terlihat para terdakwa pasrah saat pembacaan dakwaan.

Dalam dakwaanya, JPU mengatakan, terdakwa Azhar bersama dengan Gani (berkas terpisah), Hj R Rostiati alias  Riem Binti Muhammad dan Charly Hery Relano (berkas terpisah) pada bulan November 2013 bertempat di kantor Lurah Delima, Kecamatan Tampan Pekanbaru melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Maka akta itu dapat menimbulkan kerugian.

Terhadap tiga tersangka tersebut dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. Usai pembacaan dakwaan perkara. Majelis hakim menunda sidang selanjutnya hingga tanggal 16 Oktober 2018 dengan agenda sidang Eksepsi dari Penasehat Hukum para terdakwa.

Selanjutnya Kuasa Hukum Korban dalam Perkara tersebut yaitu Abdy Jamail, SH. yang di konfirmasi membenarkan bahwa telah berlangsung Sidang  Perdana terhadap Laporan Pemalsuan Surat Tanah yang dilaporkan oleh Klien-nya H. RIFA YENDI, SH. Pada 2015 yang lalu.

Abdy Jamail mengatakan, dakwaan Jaksa terhadap para terdakwa sudah tepat dan berdasarkan hukum dan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan mengingat bahwa dasar penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Hj. Rostiati pada tahun 2013 tersebut cacat hukum dikarenakan terbit diatas sertifikat tanah kliennya dan didasari atas keterangan palsu mengingat surat pernyataan yang digunakan hanya berupa foto kopi serta sempadan tanah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dilapangan.

Kuasa hukum Rifa Yendi tersebut juga membantah pernyataan Penasehat Hukum yang di kutip di beberapa Media online yang menyatakan bahwa JPU dalam dakwaan tidak objektif, Abdy menduga pernyataan tersebut merupakan upaya pembelaan yang sia-sia.

Selanjutnya ditambahkan  juga oleh Abdy, bahwa Klien merupakan satu-satunya pemilik yang sah terhadap objek perkara mengingat Gugatan PTUN yang diajukan oleh Rostiati Cs. Telah di tolak oleh Mahkamah Agung RI., sedangkan terkait kemenangan Gugatan Perdata  yang digembar-gemborkan oleh Kuasa Hukum Rostiati pada tingkat PN. Pekanbaru dan PT. Pekanbaru merupakan suatu Kegagalan yang menyedihkan dari sebuah kemenangan mengingat bahwa dalam Putusan tersebut tidak ada dan tidak pernah membatalkan Sertifikat Tanah Kliennya, melainkan hanya membatalkan Sertifikat No.894 tahun 1983 atas nama Rosmijan yang sudah dicabut oleh BPN Kota Pekanbaru.

Terakhir Abdy Jamail,SH., Menegaskan bahwa ia telah mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak klien nya yang telah dikotori dengan dugaan tindakan pelanggaran kode etik hakim dalam Perkara Perdata ditingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  dengan melaporkan Hakim-Hakim yang memutus Perkara tersebut kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, dimana Laporan yang ditujukan ke Bawas MA. RI., Telah mendapatkan Rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Surat tertanggal 30 Mei 2018, No. W4-U/2063/PS.02/V/2018, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan telah diterima oleh KY RI., Untuk menunggu tindakan Berdasarkan Register No.0010/L/KY/I/2018 , tanggal 16 Januari 2018. ***



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)