Dr Muhammad Syafi'i. (istimewa)

Ini Saran Ketua PGRI Riau Soal SKB 4 Menteri

MR/AR | 25 Nov 2020

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau Kemenag dalam menentukan pemberian izin tatap muka untuk sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Kebijakan ini berlaku Januari 2021,.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam konferensi pers digital di kanal YouTube Kemendikbud, pada 20 November 2020 lalu yang dikutip dari tempo.co.

Menanggapi pernyataan Mendikbud tersebut, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau, Dr Muhammaf Syafi'i, menyarankan pelajaran tatap muka diawali oleh perguruan tinggi. 

"Pihak kampus serta mahasiswa akan lebih paham soal 3M, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan," terangnya. 

Jika dimulai dari SD, SMP, dan SMA, pihaknya meyakini akan terjadi permasalahan baru. Apalagi, dilihat dari SKB 4 menteri (Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, dan Kemenag), yang bertanggungjawab pemerintah daerah. "Andai ada terkonfirmasi Covid-19, pemerintah daerah yang bertanggungjawab. Inikan tidak adil," katanya. 

Dengan kondisi ini, jikapun dilaksanakan harus ada langkah-langkah dari pemerintah dan pihak sekolah melakukan upaya agar saat masuk sekolah tatap muka tidak ada cluster baru. 

"Ini perlu kajian bersama, pemerintah daerah, sekolah, dan guru. Kita inginnya semua aman, baik guru dan siswa," harap Dosen Universitas Riau ini. ***


Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)