Airlangga Hartarto. (internet)

Pemerintah Sebut Perekonomian Indonesia Pulih. Ini Indikatornya

MR/AR | 27 Jan 2021

MENITRIAU.COM - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perekonomian Indonesia semakin pulih dari dampak pandemi Covid-19. Keyakinan itu merujuk pada tren positif beberapa indikator. Pemerintah pun memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen.

Airlangga mengatakan, salah satu indikator yang menunjukkan mulai pulihnya perekonomian adalah indeks keyakinan konsumen. Menurut survei Bank Indonesia, indeks ini sudah berada di level 96,5 pada Desember 2020, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yang berada di level 92.

"Kita harapkan bisa terus meningkat sampai 100 persen," kata Airlangga dalam webinar bertajuk “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Indonesia”, Selasa (26/1/2021).

Indeks keyakinan konsumen merupakan rata-rata sederhana dari indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen. Angka indeks di atas 100 menunjukkan respons optimistis lebih banyak dibandingkan respons pesimistis. Sebaliknya, angka di bawah 100 menunjukkan respons pesimistis lebih banyak dibandingkan respons optimistis.

Airlangga mengatakan, sentimen positif juga terlihat pada indeks harga saham gabungan (IHSG) yang pada Januari ini bertahan di level lebih dari 6.000. Perbaikan itu menunjukkan bahwa kepercayaan dari investor terhadap situasi Indonesia sudah meningkat dibandingkan dengan saat awal pandemi.

"Kita lihat juga terkait dengan rupiah dengan indeks 100 per 31 Maret 2020. Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga pergerakan nilai tukar dibandingkan dengan negara-negara lain," tuturnya.

Dengan berbagai indikator ini, Airlangga optimistis, perekonomian Indonesia pada 2021 akan mampu tumbuh sekitar 4,5-5,5 persen. Proyeksi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan perkiraan kontraksi 2,2-1,7 persen sepanjang 2020.

Terkait anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga memproyeksikan pagu yang disiapkan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp 553,09 triliun. Perhitungan itu turun 4 persen dibandingkan dengan realisasi PEN tahun lalu yang sebesar Rp579,78 triliun.

Angka yang disampaikan Airlangga juga lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya. Pada awal Januari, Sri menyebutkan, proyeksi alokasi anggaran PEN tahun ini mencapai Rp 403,9 triliun.

Airlangga menjelaskan, perhitungan yang disampaikannya sudah melalui perhitungan lintas kementerian/lembaga (K/L). "Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka alokasi PEN di 2021 ini besarnya Rp553 triliun," katanya.

Anggaran PEN 2021 akan dialokasikan ke empat pos besar. Anggaran terbesar ditujukan untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, yakni sebesar Rp 156,06 triliun. Sementara itu, program perlindungan sosial mendapatkan alokasi Rp 150,96 triliun. Di antaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, Kartu Sembako, Prakerja, hingga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebutkan, ekonomi Indonesia memiliki modal kuat untuk pulih pada tahun ini. Proyeksi tersebut berkaca dari defisit anggaran, rasio utang publik, dan berbagai indikator ekonomi lainnya yang sudah menunjukkan perbaikan.

Febrio menuturkan, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pun sudah menampakkan tren perbaikan. Kontraksi pada kuartal ketiga membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang diharapkan kembali terjadi di kuartal terakhir 2020. "Ini bisa jadi modal kita untuk masuk di 2021, punya optimisme untuk mengelola perekonomian kita bersama," kata Febrio.

Salah satu indikator yang disebutkan Febrio adalah defisit APBN. Ia menambahkan, dalam konteks melakukan respons secara fiskal, defisit kas negara Indonesia yang mencapai 6,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2020 masih lebih baik dibandingkan banyak negara. Tidak terkecuali di kawasan ASEAN maupun G-20.

"Defisit mereka sangat dalam, bahkan dua digit. Jika dibandingkan kita, kita relatif cukup resilient dibandingkan banyak negara," ujar Febrio.

Faktor lainnya, proyeksi utang publik terhadap PDB. Sebagai dampak dari intervensi fiskal pemerintah yang extraordinary untuk mengatasi pandemi, utang publik Indonesia dan banyak negara mengalami kenaikan.

Sampai akhir 2020, Febrio memperhitungkan rasio utang publik Indonesia berada di level 38,5 persen dari PDB. Sedangkan, negara tetangga seperti Filipina sudah mencapai 48,9 persen dan Malaysia di level 67,6 persen. “Rasio utang kita termasuk paling rendah dan kenaikannya relatif sangat bisa dikelola dibandingkan negara lain,” ujarnya.

Menahan konsumsi

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemulihan ekonomi Indonesia akan berjalan lebih lambat daripada proyeksi. Sebab, tingkat kasus positif Covid-19 masih tinggi yang berpotensi menghambat laju aktivitas perekonomian.

Per Selasa (26/1), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah melampaui angka 1 juta. Menurut Bhima, realisasi ini akan berdampak pada rasa takut masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa. Kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi pun berpotensi untuk diterapkan secara lebih ketat.

Rentetan efek ini diproyeksikan menyebabkan konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung struktur perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada kuartal pertama 2021. "Semula ada optimisme, tapi sepertinya, pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan," kata Bhima, kemarin.

Proses vaksinasi yang selama ini disebut sebagai game changer pada kondisi pandemi dinilai Bhima tidak serta-merta menjadi motor utama pemulihan ekonomi. Perbaikan situasi ekonomi hanya dapat terakselerasi ketika penanganan kasus harian Covid-19 berjalan lebih optimal, diiringi dengan stimulus pemerintah yang masif.

Bhima menuturkan, dampak kasus harian yang masih tinggi sangat berdampak pada masyarakat kelas menengah ke atas. Selama pandemi, mereka memilih menahan konsumsi dan menyimpan uang, sehingga dana pihak ketiga (DPK) di perbankan tercatat naik.

Menurut catatan Bank Indonesia (BI), realisasi DPK per November 2020 tumbuh sebesar 7,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menjadi Rp2.713,7 triliun.

Pemilik rekening di bawah Rp100 juta pun kini semakin melakukan penghematan. "Bahkan, mereka yang sudah mendapatkan insentif tunai dari program pemerintah, sekarang tidak langsung membelanjakan uangnya. Mereka memilih menahan konsumsi," kata Bhima. ***


Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)