Kuasa hukum AROPI, Veri Junaidi melihatkan laporan yang disampaikan ke MK. (internet)

AROPI Ajukan Uji Materi Larangan Publikasi Survei ke MK

MR/SA | 15 Mar 2019

MENITRIAU.COM - JAKARTA - Larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara, dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengajuan ini dilakukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dengan nomor laporan 1869/PAN.MK/III/2019.

Kuasa hukum AROPI, Veri Junaidi mengatakan, uji materi yang dimohonkan adalah larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara.

"Larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara sudah pernah 2 kali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dalam UU 7/2017 tentang Pemilu kembali dihidupkan," jelasnya, Jumat (15/3/2019).

Kondisi tersebut dinilainya sangat merugikan publik. Sebab, publik tak bisa mendapatkan informasi secara cepat prediksi hasil Pemilu jika survei dilarang.

"Jadi kita berharap segera diputuskan oleh MK karena sudah ada keputusan-keputusan sebelumnya. Waktu sangat pendek, semoga sebelum masa tenang bisa segera diputuskan," harapnya yang dilansir dari rmol.co. ***


Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)