Ilustrasi. (internet)

Muhammad Tak Ditangkap Tapi Menyerahkan Diri

MR/AR | 31 Aug 2020

MENITRIAU.COM - PEKANBARU - Pemberitaan media yang menyebutkan bahwa Pelaksana Tugas Bupati nonaktif Bengkalis, Muhammad ditangkap tidaklah benar. Justru, Muhammad menyerahkan diri (kooperatif, red) diawali dari pemeriksaan pada 3 Agustus 2020 lalu. 

Penjelasan ini disampaikan Ketua Lembaga Melayu Riau, Darmawi Zalik Aris dalam siaran pers yang diterima pada Senin (31/8/2020). 

"Plt Bupati nonaktif Bengkalis itu menyerahkan diri, bukan ditangkap. Menyerahkan diri untuk memenuhi prosedur penyelesaian secara hukum, namun hal ini tidak diklarifikasi oleh pihak Polda Riau sehingga terjadi mispersepsi oleh publik, dalam hal ini tersangka sebagai pejabat publik akhirnya mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat yang dapat berimbas kepada kredibilitas tersangka sedangkan esensi dari keterlibatan tersangka dalam perkara tersebut yang belum mendapatkan penetapan dan keputusan hukum tetap," papar Darmawi. 

Darmawi Zalik Aris mengungkapkan, Muhammad telah  menyerahkan diri pada 3 Agustus 2020 diperiksa dan wajib lapor sampai 6 Agustus 2020. Baru 7 agustus 2020 baru ditahan. "Pak Muhammad tidak menerima penjelasan dari penyidik Polda Riau alasan dan sebab tanggal 3 menyerahkan diri dan tidak ditahan," katanya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi perlu didukung oleh seluruh pihak, karena rawan dengan muatan politis dan selalu mendapat atensi tinggi dari masyarakat apalagi disaat menjelang pilkada. Yang seharusnya dilakukan adalah menjaga netralitas dan stabilitas dalam penciptaan suasana kondusif di masyarakat.

Tentunya harus ditunjang dengan pemberian informasi yang benar dan akurat, sehingga profesionalitas dan kredibilitas terjaga, tidak menciptakan peluang dan potensi diseminasi informasi di masyarakat luas, dalam hal ini media sebagai pemberi informasi ke publik pun harus bisa menjaga netralitas dan keprofesionalan dalam mengunggah informasi publik. 

Pemberitaan berat sebelah cenderung menciptakan pengadilan publik berdasarkan asumsi penulis berita, penciptaan image bersalah sebelum proses peradilan terjadi. Karena opini publik terbentuk pada sesuatu hal yang belum jelas status hukumnya, yang pada akhirnya akan mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi dan sering hak-hak hukum seseorang terabaikan. 

"Menyangkut  fakta penetapan dan penyerahan diri serta penahanan Muhammad, saya selaku Lembaga Melayu Riau merasakan ada beberapa hal yang kurang sesuai yang dilakukan oleh Polda  Riau terhadap Muhammad. Terasa janggal menurut kami, karena berdasar beberapa kali dilakukan gelar perkara di Mabes Polri Jakarta,  sulit untuk mengangkat kasus ini dimana Muhammad dapat dijadikan tersangka. waktu berlalu hingga sudah 3 kali penggantian Kapolda Riau," paparnya. 

Penetapan Muhammad sebagai tersangka oleh Polda Riau 3 Februari 2020 diiringi dengan surat pemeriksaan sebagai tersangka pada 6 Februari, Muhammad tidak hadir utk diperiksa. Dan kembali dipanggil untuk diperiksa tanggal 10 Februari 2020 muhammad melalui pengacara minta penundaan pemeriksaan karena akan menikahkan anaknya pada tanggal 20 Februari 2020.

Pada 26 Februari 2020 Muhammad mendaftarkan praperadilan dan 4 Maret 2020 ditetapkan DPO oleh Polda Riau. Pada tanggal 24 Maret 2020 pengadilan menyatakan jika pengajuan prapid Muhammad  tidak diterima karena ketidakhadiran tersangka yang saat itu berstatus DPO. Yang berarti  penetapan Muhammad jadi tersangka belum dibahas oleh majelis hakim. 

"Menjadi tanda tanya besar mengapa mengembangan kasus ini hanya pada Muhammad, sementara masih ada pihak lain yang  terlibat dalam pelanggaran hukum di proyek pipa Tembilahan 2013 yang punya peranan besar dari awal untuk kasus ini, bentuk permufakatan jahat untuk mengambil keuntungan pribadi diawal proyek ini sebelum Muhammad menjadi Kabid Cipta Karya tidak pernah dikembangkan dan dibuka dipersidangan 3 terdakwa sebelumnya" urainya. 

Apalagi rekanan HA yang menikmati hasil kerugian negara lebih kurang Rp2.639.000.000 diduga menjadi aktor utama sesuai dengan dalam putusan Pengadilan Negeri untuk 3 terdakwa dalam proyek ini telah menang di prapradilan sehingga status tersangka dicabut. Tidak ditetapkan tersangka kembali padahal kesaksian dari penyuplai barang sangat dibutuhkan untuk melengkapi berkas Muhammad, orang yang merugikan negara bebas Muhammad dijadikan tersangka, sambung Darmawi sambil tersenyum.

Ia melanjutkan, agar benar benar tahu siapa aktor yang berada dibalik pemenangan PT Pantori Raja di proyek tersebut. Karena dalam persidangan 3 terdakwa sebelumnya jelas dinyatakan jika semua dana untuk pelaksanaan tersebut  masuk ke rekening HA  Dan sempat dibuktikan di pengadilan jika lalulintas keuangan dan tranper dana melalui beberapa orang saksi dalam kegiatan proyek tersebut. Alangkah baiknya aliran dana HA  rekanan ini yang harus ditelusuri. Sementara sebenarnya dia adalah perusahaan penyuplai material utama proyek pipa tersebut.

"Kami Lembaga Melayu Riau merasa ada keengganan Polda Riau dalam upaya penanganan hukum untuk mengembangkan kasus ini lebih dalam untuk mencari fakta kemufakatan dan persekongkolan  yang sebenarnya terjadi  diluar Muhammad sebelum menjadi KPA. Supaya penetapan Muhammad menjadi tersangka cukup alat buktinya.  Jangan sampai  ada indikasi atensi lain dalam penetapan Muhammad sebagai tersangka. Dan kami berharap selanjutnya di proses penanganan kasus ini oleh kejaksaan tinggi Riau dapat bertindak secara profesional dan netral sehingga kasus ini dapat dibuka dan fakta yang sesungguhnya terungkap. Kita lihat tindakan pimpinan kajati riau selama ini dalam pemberantasan korupsi diriau selama ini yang tak pernah pandang bulu. Kami angkat jempol dengan apa yang dilakukan oleh ibu Kajati Riau selama ini," tutup Darmawi Zalik Aris. ***


Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)