Fachrurrozi. (istimewa)
Fachrurrozi. (istimewa)

Dilema Pilkada Dalam Harapan Kepala Negara

MENITRIAU.COM - Jika dilihat dari  momentum dan perkembangan baik dalam negeri maupun geopolitik yang terjadi akhir akhir ini,  maka nuansa pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 ini menjadi sangat penting bagi harapan Indonesia ke depan.    

Harapan itu akan lebih besar  lagi manakala kita melihat arah kebijakan presiden terpilih Pranowo Subianto melalui visi misinya yang menargetkan Indonesia emas pada tahun 2045 melalui visi misi  berjudul asta cita , Pranowo ingin menitik berat kan bahwa kebijakan pembangunan dalam negeri bergerak dari daerah. Agar kemandirian pangan lebih cepat teujud. Ini artinya peran kepala daerah baik gubernur maupun bupati menjadi sangat penting. 
         
Capaian berupa kemandirian pangan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang dicita-citakan presiden terpilih, sangat memerlukan bukan hanya dukungan dan kedekatan, tetapi juga soal kemampuan, moral dan karakter  kepala daerah. Kepala daerah sebagai ujung tombak dalam kebijakan dalam negeri sepatutnya haruslah mereka yang benar benar memiliki kemampuan yang cukup.

Selain dia menguasai arah kebijakan negara dia juga harus mengetahui potensi daerah dan mampu membangkitkan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sebab jika potensi terutama sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi peluang kehidupan masyarakat maka kemandirian bangsa yang diinginkan akan menjadi mimpi adanya. 
        
Jika kepala daerah yang terpilih tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan kebijakan, tidak kreatif, tidak mampu melihat dan memanfaatkan potensi daerah, kepala daerah akan bisa menjadi sisi penghambat bagi jalan mencapai harapan sebagaimana yang diinginkan oleh presiden. 
        
Begitu besar dan pentingnya peran kepala daerah untuk membantu kemajuan bangsa maka sebaiknya presiden perlu memastikan bahwa kepala daerah yang akan terpilih benar benar figur yang layak, figur yang bermoral, berkarakter dan memiliki kemampuan yang cukup. Presiden sebagai pimpinan tertinggi yang menentukan arah kebijakan harus dengan keyakinan bahwa mereka yang menjadi ujung tombak bagi harapannya memang pantas untuk diberikan tugas. 
      
Dengan sistim politik kita hari ini, mungkinkah presiden bisa mendapatkan kepala daerah dengan standar yang diinginkan? Kepala daerah yang benar benar dipandang mampu, terutama dari aspek individu seperti, moral, karaktet dan sifat sifat kepribadian lain?
       
Kalau kita berkaca pada apa yang sudah terjadi maka rasanya harapan itu akan sulit kalau tidak kita katakan mustahil. 
      
Penyebab pertama adalah karna jarak pemilihan kepala daerah dengan dilantiknya presiden hanya berkisar sekitar sebulan lebih saja. Itu ukuran wilayah pemilihan, sedangkan proses lebih tidak mungkin lagi. Sebab, proses sudah berlangsung sekarang, sedangkan presiden terpilih belum lagi dilantik. Dengan kenyataan ini, presiden hanya menerima barang yang sudah jadi atau istilah lain hanya terima kucing dalam karung. Apapun bentuknya itulah yang harus diterima. 
      
Yang kedua bahwa kepala daerah diusung oleh partai politik, apakah calon sebagai kader atau diluar kader, tetapi yang jelas bahwa seleksi terhadap kepala daerah adalah seleksi yang dilakukan partai politik. 
        
Seleksi partai boleh dikatakan tidak memiliki standar yang tepat sebab pariable penentunya bisa saja berbeda beda. Presiden tidak dapat memberikan suaranya dalam pola seleksi partai sebab jika itu yang terjadi maka akan bisa muncul reaksi yang bernilai negatif bagi presiden sebagai institusi. 
           
Inilah keadaan dilema dalam penentuan kepala daerah jika diukur dari hirarki kerja dan orientasi yang ingin dicapai oleh presiden. 
         
Partai politik sudah pasti punya arah kebijakan sendiri yang belum tentu sejalan dengan kebijakan presiden dan isangat mungkin berseberangan. Tetapi legitimasi kepala daerah berada dibawah kebijakan mereka. Disadari atau tidak partai begitu berkepentingan dengan kepala daerah yang mereka usung, sehingga mereka tidak mau kepentingan itu berlalu begitu saja. 
       
Presiden adalah penyelenggara kebijakan negara, dengan visi misi yang harus diperjuangkan, dan presiden sangat memerlukan jajarannya terutama kepala daerah yang siap, sejalan dan seirama untuk memoercepat terujudnya visi misi, tetapi dia harus bekerja sama atau meminta bantuan sosok sosok yang bertolak belakang atau tidak sejalan karena orientasi yang berbeda. Yang lebih parah lagi jika presiden harus meminta bantuan kepada sosok yang kurang nemiliki kemampuan atau lebih mengedepankan kepentingan personal dari kepentingan kokektif. 
       
Sisi lainnya lagi, bukan tidak mungkin sosok sosok kepala daerah bersikap masa bodoh, tidak mengindahkan atau sekadar memenuhi program presiden atau gubernur bagi bupati. Sebab kemunculan mereka sama sama dipilih rakyat (kasus ini selalu muncul antara gubernur dan bupati yang saling meremehkan). 

Perlu Filter Tambahan
      
Yang sangat spesifik pada pemilihan kepala daerah 2024 ini adalah dimana seluruh kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati/ walikota dipilih secara serentak  perlu waktu lima tahun baru bisa mengubah atau mengganti pasangan kepala daerah. Sekiranya ada 30 persen saja kepala daerah terpilih yang tidak sesuai harapan karena faktor kemampuan, kepribadian dan lain-lain, maka itu sudah menjadi hambatan yang sangat berarti bagi kemajuan bangsa. Angka lebih kurang 150 sosok yang tidak sesuai harapan bukan saja jadi penghambat tetapi juga penghalang kemajuan yang diingini.
       
Karena itu, menurut hemat saya, jika presiden dan bangsa ini benar-benar ingin berubah lebih baik, ingin lebih berhasil membangun kemajuan dalam negeri, membangun kemandirian bangsa diberbagai aspek maka peran dan kemampuan kepala daerah harus benar benar menjadi titik perhatian. Pola seleksi yang ada selama ini perlu diperbaiki agar kepala daerah yang terpilih benar benar berkemampuan dalam membangun daerah secara holistik  serta berkarakter. 
      
Atau, katakanlah belum mungkin, paling tidak Presiden yang terpilih atau pemerintah hari ini perlu membuat filter tambahan sebagai saringan  untuk memastikan bahwa calon yang diajukan partai benar benar layak terutana diukur dari kepribadian dan wawasan yang dimiliki.
      
Masyarakat dengan begitu banyak keterbatasan tidak mungkin dijadikan filter secara maksimal. Sedikit sekali pilihan mereka lakukan yang didasari pengetahuan yang baik. Terlalu banyak sarat yang kurang, sehingga rakyat menjadi sulit memilih dengan tepat. 
     
Pada sisi lain, kepala daerah dengan lambang garuda di dadanya adalah perpanjang tangan pelaksana kebijakan negara  dan anggaran yang digunakan, hampir 90 persen adalah anggaran negara yang muncul dari kebijakan negara. Karena itu kepala daerah menurut hemat saya wajib berkualitas memiliki kemampuan yang baik berdasarkan kemampuan berbagai hal. Filter tambahan untuk seleksi menjadi wajib jika bangsa ini benar-benar ingin melaju menjadi bangsa yang kuat, mandiri yang peradapannya menjadi ikutan bagi bangsa yang lain. ***

*) Fachrurrozi, penulis adalah pemerhati masalah sosial dan sekretaris pusat kajian ketahanan pangan dan masyarakat berdomisili di Riau.



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)