Ilustrasi. (internet)
Ilustrasi. (internet)

Menangani Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia

MENITRIAU.COM - Komunitas Ahmadiyah telah berada di Kabupaten Sintang sejak tahun 2004, kejadian penyerangan tersebut dianggap sebagai puncak dari tiga faktor yakni ketundukan Pemerintah Daerah kepada kelompok intoleran dengan dikeluarkannya SKB Pelarangan Ahmadiyah atas tuntutan kelompok intoleran. Kedua, dinamika politik lokal. 

Beberapa elite bermain-main politik dengan kelompok intoleran demi dukungan politik. Ketiga, kegagalan aparatur keamanan dalam mencegah terjadinya serangan dan menangani kekerasan yang dilakukan oleh penyerang di lokasi. Ancaman, intimidasi, dan indikasi kekerasan sebenarnya sudah mengemuka sejak jauh-jauh hari, terutama sejak awal Agustus.

Kelompok Ahmadiyah telah mengalami penolakan berkepanjangan hingga menimbulkan konflik yang terus-menerus dan berujung pada pembakaran rumah ibadah oleh massa Aliansi Islam, selama sebulan terakhir, untuk mengurangi eskalasi konflik di daerah tersebut, Komnas HAM RI bersama dengan stakeholder lain telah mengupayakan mediasi hak asasi manusia sebagai jalan penyelesaian namun ternyata tetap diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Sinteng dan aparat hukum terkait.

Pemahaman yang berkembang di kelompok Ahmadiyah, dikenal dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) atau Ahmadiyah Lahor, meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir umat Islam dan Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu, bukan nabi. GAI sangat toleransi dengan perbedaan. Teologi Ahmadiyah dari cara ibadah, sholat, wudhu, dan doa sama. Sejak paham Ahmadiyah masuk ke Indonesia, terus melakukan perekrutan jamaah dan mencari empati dari berbagai kalangan secara masif, serta mendirikan Ponpes Ahmadiyah. 

Upaya Pemerintah Pusat mengendalikan perkembangannya telah memberlakukan SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Upaya itu diikuti dengan Pergub No.12 tahun 2011, dan SE Bupati Garut No. 451.1/1605/Bakesbangpol tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) tanggal 6 Mei 2021. Keinginan menciptakan situasi kondusif agar tidak terdampak paham Ahmadiyah, upaya masyarakat lokal membuat Perjanjian Bersama, meski dilanggar juga. 

Pemahaman beragama Islam kelompok Ahmadiyah sangat berbeda dengan mayoritas muslim di Indonesia. Meskipun mereka bersikap terbuka menerima siapapun masih banyak menuai aksi protes dari masyarakat muslim Indonesia. Sampai saat ini, penolakan keberadaan masjid kelompok Ahmadiyah terus berlangsung di Jawa Barat, namun pembangunan Ponpes Ahmadiyah telah berdiri di DI. Yogyakarta.

Kehadiran anggota kelompok Ahmadiyah di tengah masyarakat muslim tidak mudah ditandai karena sikapnya yang terbuka, dalam kurun waktu tertentu memperoleh simpati dan pertumbuhan jumlah anggota yang dibaiat di sejumlah daerah berbasis mayoritas Islam. Selain itu, akan bermunculan Ponpes Ahmadiyah yang menjadi sentra aktivitas anggota dan penyebaran paham Ahmadiyah.

Pembelaan dari kelompok Ahmadiyah sendiri, menuntut pembatalan semua aturan terkait Ahmadiyah dan pendirian rumah ibadah, serta kebingungan kepada pihak yang mempermasalahkan Ahmadiyah yang menganggap sesat. Padahal Ahmadiyah terbuka menerima siapapun untuk nyantri di Ponpes Ahmadiyah, dan tidak harus masuk GAI, dimana upaya ini dinilai oleh kelompok anti Ahmadiyah sebagai langkah promosi kelompok ini. Sejauh ini, permasalahan Ahmadiyah belum menyulut instabilitas, karena kelompok ini sebenarnya hanya memerlukan pembinaan keagamaan ke arah yang lebih baik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah pada tahun 1980 yang kemudian diperkuat dengan fatwa lagi pada tahun 2005, intinya bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat, menyesatkan dan sudah keluar dari Islam. Selanjutnya, SKB ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni, salah satunya memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, intinya memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Permasalahan terkait Ahmadiyah masih menjadi polemik di tengah masyarakat, mengingat secara hukum, tidak ada perintah untuk membubarkan Ahmadiyah, namun pemerintah hanya melarang pemeluk Ahmadiyah melanjutkan aktivitasnya yang dianggap oleh umum bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemeluk Ahmadiyah adalah anggota Jemaat yang tetap menerapkan praktek ibadah maupun keyakinan yang bertentangan dengan yang dipercayai oleh umum.
Masih adanya kelompok masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri terhadap keberadaan rumah ibadah rawan memicu gesekan bernuansa SARA dan dapat mengganggu kondusivitas Kamtibmas.

Menurut penulis, langkah yang dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi menyikapi masalah ini antara lain memerintahkan jajaran Kemenag, Pemda, MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB untuk bersinergi mencari solusi yang tepat untuk menuntaskan persoalan Jamaah Ahmadiyah agar tidak lagi dijadikan isu yang dapat memicu kerawanan di masyarakat.

Presiden dapat memerintahkan Kemenlu, Kemenag RI, Kejaksaan Agung, Kemendagri, dan Kemenkum HAM untuk mengantisipasi politisasi permasalahan ini sampai ke dunia internasional. **

*) Amril Jambak, penulis adalah wartawan di Pekanbaru, Riau.



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)