Zufra Irwan. (istimewa)
Zufra Irwan. (istimewa)

Fenomena Tak Terurai, Amplop, THR dan Kesejahteraan Wartawan

MENITRIAU.COM - Lahirnya Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 yang dinarasikan oleh pekerja pers sendiri, khususnya para wartawan sebagai sebuah perubahan fundamental bentuk kebebasan pers. Kebebasan yang semestinya diiringi sebuah tanggungjawab. 

Seiring dengan itu, Dewan Pers yang pada masa Orde baru hanya sebagai penasehat pemerintah, sekarang benar-benar menjadi sebuah lembaga independen, menjadi, ‘polisi lalu lintasnya’ pekerja pers, khususnya wartawan.

Dalam upaya mengawal kebebasan pers tersebut, Dewan Pers telah menetapkan sederetan peraturan yang semestinya menjadi sebuah kewajiban untuk dipatuhi dan dijalankan oleh pekerja pers. Setidaknya Dewan pers telah menetapkan sejumlah peraturan antara lain, tentang Standar Kopetensi wartawan, Standar Organisasi Perusahaan Pers, Standar Organisasi Wartawan, serta berbagai peraturan lain yang sudah dikeluarkan dewan pers terkait pers.

Bahkan, kendati sudah ada 11 pasal wajib yang ada pada kode etik jurnalistik yang memang wajib dipatuhi oleh wartawan, termasuk peraturan yang sudah ditetapkan oleh  organisasi wartawan sebesar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), seperti Kode Etik Kode Perilaku Wartawan sebagai rambu-rambu bagi anggota PWI.

Namun Dewan Pers, tetap saja  menghadapi berbagai masalah dalam mengawal kebebasan pers tersebut, yang dibuktikan dengan keluarnya berbagai peraturan Dewan Pers untuk mengawal, memandu, memberikan batasan-batasan agar pers tidak kebablasan, termasuk juga sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran.

Setali tiga uang, ditetapkanya berbagai peraturan oleh Dewan Pers, memang diakui secara gambalang oleh Wakil Ketua dewan Pers Hendri CH Bangun.

Mantan Sekjen PWI Pusat itu secara terbuka sudah beberapa kali menyampaikan adanya ’penumpang gelap’ kebebasan pers yang harus diwaspadai dan mesti mendapatkan tindakan dan sanksi tegas. Berbagai implikasi negatif adanya ‘penumpang gelap’ kebebasan pers tersebut, nyata adanya di sekitar kita sebagai pekerja pers atau media.

Walaupun, jujur kita akui indeks kemerdekaan pers kondisi terkini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, namun ekses negatif adanya penumpang gelap itu sangat luar biasa akhir-akhir ini. Kita tidak jarang mendengar adanya praktek ‘haram’   oleh oknum-oknum wartawan dan oknum pemilik media yang menyalahgunakan kebebasan pers tersebut.

Miris, sedih, marah, bercampur aduk, dan itu bukan sesuatu yang sulit ditemukan saat ini, kiranya dan semoga perasaan ini adalah perasaan sebagian besar wartawan yang benar-benar bekerja karena idealisme dengan semangat pers sebagai pilar ke empat demokrasi negara kita. Bahkan, yang lebih memprihatinkan, karena salah memaknai kebebasan pers tersebut, apa lagi di tengah dahsyatnya gempuran bermunculannya media online yang bisa didapatkan bak kacang goreng, juga tidak jarang kita mendengar dan melihat kesejahteraan pekerja pers khususnya wartawan diabaikan oleh sebuah  media.

Akibatnya, dalam praktek sehari-hari di lapangan, tidak jarang kita mendengar keluhan, omelan dari masyarakat, apakah pejabat, pengusaha atau politisi adanya hal-hal yang tidak terpuji dilakukan oleh wartawan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka, ketika berinteraksi dengan berbagai pihak. Padahal, wartawan dalam bekerja harus mematuhi kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik diperlukan karena membantu para wartawan menentukan apa yang benar dan apa yang salah, baik atau buruk, dan bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja kewartawanan.

Fenomena yang hingga kini memang tidak terurai itu, apa lagi bisa memutusnya karena terjadi berbagai macam pelanggaran etika jurnalistik, seperti adanyan wartawan yang memang sengaja mencari  amplop dari sumber berita. Atau pihak-pihak tertentu yang sengaja memberikannya kepada wartawan. Fenomena pemberian amplop  wartawan memang hal yang sangat serius karena jika dipandang dari perspektif kode etik jurnalistik jelas dan tegas telah terjadi pelanggaran, karena selalu berulang dan selalu terjadi lagi, dari dulu sampai sekarang, tentu oleh oknum-oknum.

Pemberian atau oknum-oknum wartawan penerima amplop, atau oknum wartawan yang setiap hari ‘bergerilya’ dari kantor-ke kantor dengan tameng konfirmasi, wawancara dan sebagainya alih-alih amplop memang ibarat sebuah bau, tercium tapi tidak bisa dipegang.  Dampak buruk perangai wartawan di lapangan bisa dipastikan sebagian karena media tempat mereka bekerja tidak memberikan jamiman kesejahteraan, kepastian dan perbaikan ekonomi, yang penting jadi wartawan dan bisa masuk kemana-mana.

Dapat dipastikan, penyebab fenomena pemberian amplop kepada wartawan adalah fenomena pemberian ‘budaya buruk’ yang telah mengakar. Tidak adanya sanksi bagi institusi tempat wartawan bekerja, bahkan sengaja dibiarkan. Apa lagi sanksi pelanggaran ode etik jurnalistik ini dipastikan tidak akan efektif jika tidak melibatkan aparat penegak hukum. 

Berbagai peraturan yang ditetapkan Dewan Pers, bahkan peraturan yang ditetapkan oleh PWI sendiri, masih kurang ‘menyengat’ dan tidak memberikan efek jera bagi wartawan tanpa melibatkan aparat menegak hukum.

Kurang apa lagi, Dewan Pers bersama sejumlah organisasi wartawan, khususnya PWI dalam mengawal, berbagai regulasi yang sudah ditetapkan agar wartawan tidak lari dari koridor dan kaidah-kaidah jurnalistik, khususnya dalam menjaga harkat dan martabat wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bekerja. Kondisi terkini misalnya, fenomena amplop juga, ya sekarang menghadapi lebaran idul fitri, namanya amplop Tunjangan Hari Raya atau bahasa lazimnya tehaer singkatan dari THR.

Dalam upaya menjaga marwah dan harkat wartawan ini,  sampai-sampai Dewan Pers setiap tahun dan setiap akan memasuki lebaran Idul Fitri mengeluarkan himbauan agar wartawan tidak menerima atau meminta yang namanya THR itu, apa lagi mengatasnamakan perusahaan pers.

Dengan sangat tegas Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh alpada 17 April 2022 lalu menyampaikan himbauan dan peringatan. Semua sikap tegas Dewan Pers tersebut, kata M Nuh, didasari oleh moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas serta menjunjung tingggi nilai-nilai profesionalisme kewartawan.

Bukan, bukan sesuatu yang aneh dan langka, jika hari-hari ini di berbagai perkantoran pemerintah maupun swasta ada saja yang mengatasnamakan wartawan minta yang namanya THR itu. Bahkan seorang Kepala Dinas di Provinsi Riau sempat melihatkan chat washaap yang isinya hampir seratusan wartawan menanyakan tanjungan hari raya, tak jarang ada yang dengan bahasa tegas minta THR itu.

Karena itu, memang perlu kiranya ada regulasi yang lebih khusus agar para praktisi hukum, para ahli hukum pers membuat regulasi  yang mendukung penghapusan budaya pemberian amplop  kepada wartawan. Hal yang tidak kalah penting adalah, bagaimana Dewan Pers dan organisasi wartawan lebih konsen dan berkomitmen tinggi mengawasi perusahaan pers dan wartawan.

Meningkatkan kesejahteraan wartawan agar terhindar dari fenomena pemberian amplop kiranya satu keharusan, menerapkan regulasi yang lebih mengikat kiranya sudah saatnya jadi bahan bagi kita semua yang peduli dan konsen menjaga kebebasan pers yang bermartabat dan beritegritas.

Kemerdekaan pers diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk mengontrol kekuasaan. Sayangnya saat ini banyak ‘penumpang gelap’ kemerdekaan pers seperti pernyataan Hendri CH Bangun. Mereka mengelola media, yang sebenarnya menurut ukuran profesionalisme, tidak layak terbit, tidak layak tayang atau tidak layak siar. Ujung dari kerja jurnalistik menurut mereka adalah ekonomi, yaitu apa yang disebut terjadinya praktek “wartawan amplop” yang memaksa narasumber untuk memberikan uang. Salah satu solusi untuk mengatasi wartawan amplop ini adalah dengan tidak memberi amplop (uang) kepada mereka.

Sejatinya, pada pasal 6 kode etik jurnalistik sudah sangat tegas larangan bagi wartawan untuk menerima segala pemberian dari narasumber yang dapat mempengaruhi independensinya. Sebab pemberian tersebut yang umumnya dalam bentuk amplop dapat mematikan fungsi kontrol pers. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, itu kata isi pasal 6.

Perbaikan ini semua hanya bisa dilakukan jika pers   atau wartawan bekerja profesional. Amplop harus dilarang agar wartawan profesional. Karena salah satu fungsi utama pers adalah mencerdaskan masyarakat dan mengontrol kekuasaan. Karena itu, organisasi kewartawanan, harus lebih bertindak tegas terhadap anggotanya yang diketahui menyimpang dari kode etik jurnalistik, apa lagi  dengan cara memeras narasumber. 

Bagi wartawan atau perusahaan pers, yang tidak memenuhi atau menurut ketentuan yang sudah ada sebaiknya ditangani oleh aparat penegak hukum, semisal tidak memliki organisasi wartawan sesuai perintah undang No 40 tahun 1999. Artinya oknum-oknum wartawan yang bekerja dengan tameng undang-undang pers, tapi dia sendiri tidak patuh menjalankan undang-undang pers tersebut.

Selain itu, kita juga berharap masyarakat semakin cerdas dan berani menghadapi oknum-oknum begundal yang mengaku wartawan, akan tetapi prakteknya bak preman, kadang lebih hebat dari hakim pengadilan. Misalnya dengan tidak melayani mereka, atau bila terjadi praktek permanisme melaporkan segera ke aparat penegak hukum.

Para ahli memang banyak berpendapat dan dengan kesimpulan yang pesimisme, bahwa budaya wartawan amplop sulit dihilangkan. Salah satu problem jurnalisme di Indonesia adalah fenomena amplop untuk jurnalis yang sudah berjalan puluhan tahun. Angela Romano dalam“Bribes, Gifts, and Grafts in Indonesian Journalism” (2000)  mengatakan, bahwa tradisi amplop sulit dihilangkan karena upaya untuk menghilangkan budaya amplop sering gagal karena kebijakan baik yang dikeluarkan oleh perusahaan media, Dewan Pers, bahkan pemerintah sering ambigu.

Walaupun beberapa tahun terakhir Indek Kebebasan Pers yang dihasilkan oleh Dewan Pers menunjukkan perbaikan, akan tetapi hampir setiap  anggota Dewan Pers turun ke berbagai provinsi selalu kita dengarkan menyampaikan statemen bahwa tingkat kesejahteraan pers masih rendah.

Ini memang  tercermin secara jelas dari tingkat kesejahteraan wartawan yang masih rendah, yang diikuti oleh mengakarnya budaya amplop di kalangan wartawan, termasuk wartawan  senior sekalipun. Biasanya oknum wartawan senior ‘main’ dalam kauliatas  dan jumlah besar, ini juga yang terkadang jadi tauladan buruk bagi wartawan-wartawan muda  untuk mengikutinya.

Ironi memang, ini diperparah karena sudah menjadi budaya, narasumber pun cenderung menganggap pemberian amplop sebagai sesuatu yang lazim dalam menjaga hubungan baik, agar tidak muncul berita-berita atau tulisan yang dianggap tidak baik untuk sebuah institusi atau lembaga, sehingga kerap melakukannya. 

Apakah yang akan terjadi, jika pemerintah kabupaten/kota atau provinsi semisalnya secara serentak menghentikan kerjasama media berbayar, yang sering disebut dengan advertorial itu. Akan seperti apakah praktek-praktek kerja perusahaan pers dan wartawan di lapangan. Apakah masih akan patuh terhadap peraturan Dewan Pers. Apakah masih akan taat terhadap kode etik jurnalistik, mungkin saja praktek-praktek wartawan amplop makin menjadi-jadi.

Syukurlah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau selalu memberikan porsi anggaran untuk media dan wartawan. Salah satu bentuk komitmen dan keberpihakan untuk keberlangsungan hidup perusahaan pers dan media, Gubernur Riau, Drs H Syamsuar Msi, melalui Pemerintah Provinsi Riau memberikan porsi bantuan dana hibah yang sangat memadai untuk organisasi pers, media yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Namun praktek-praktek oknum wartawan yang nagih amplop itu tetap saja masih ada, apa lagi setiap mau jelang lebaran idul fitri.

Survei yang dilakukan oleh sebuah organisasi wartawan yang cukup berpengaruh di Indonesia, beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa 65 persen wartawan menganggap pemberian berbentuk barang seperti alat perekam suara, telepon genggam, dan sebagainya, bentuk sebuah  amplop. Lebih jauh lagi, sedikit yang memahami pemberian amplop adalah sebentuk suap yang sangat mungkin mempengaruhi isi berita yang ditulis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan amplop sebagai ‘uang sogok’ selain layaknya sampul surat. Bahkan Dewan Pers berkali-kali sudah menyampaikan dan  menilai profesionalisme wartawan di Indonesia masih terancam oleh keberadaan wartawan 'amplop'. Ancaman itulah yang menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi. ‘’Wartawan itu profesi bukan praktisi, jadi harus terikat pada etik,’’ Yoseph Adi Prasetyo,ketika masih menjadi Ketua Dewan Pers, seperti seperti dikutip  Antara, Rabu (8/2/2017) lalu.

Karena itu, apa yang sudah dilakukan Dewan Pers, organisasi wartawan, termasuk PWI memasifkan program uji kopetensi bagi para wartawan seharusnyalah menjadi komitmen bersama untuk secara terus menerus dilakukan. Begitu juga upaya terus-menerus, konsisten dan konfrehensif oleh Dewan mengawal dan mewujudkan Standarisasi Perusahaan Pers dan Standarisasi Organisasi Wartawan.

Jika semua sudah memenuhi kopetensi, jika semua sudah memenuhi standar tentulah praktek haram yang dilakukan oleh oknum-oknum wartawan akan berkurang. Dengan demikian, pers yang berintegritas dan bermartabat niscaya bisa teruwujud, tentulah dengan sendirinya akan diikuti dengan semakin meningkatnya kesejahteraan pekerja pers, terutama wartawan. ***

*) Zufra Irwan, penulis anggota Dewan Kehormatan PWI Riau.



Bagikan :
Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)