Abdul Jabbar. (istimewa)

Salah Satu Perusahaan Sawit di Riau Dilaporkan ke Mabes Polri

MR/AR | 29 Nov 2021

MENITRIAU.COM - JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria melaporkan salah satu perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ke Bareskrim Mabes Polri karena perusahaan itu diduga beroperasi belasan tahun tanpa izin.

Siaran pers Abdul Jabbar selaku Advokat Publik dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria yang diterima di Jakarta, Kamis (25/11/2021) lalu menyebutkan, pelaporan ke Mabes Polri itu dilakukan pada Rabu, 24 November 2021.

Menurut Abdul Jabbar, perusahaan tersebut diduga tanpa izin mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 390 hektare di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau selama belasan tahun, terbukti  perusahaan tersebut masih mengupayakan izin usaha perkebunan melalui Bupati Kampar.

Kesulitan terbitnya izin usaha perkebunan itu disebabkan karena kebun yang dikelola perusahaan tersebut diduga merupakan hasil penyerobotan dari petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M).

Dalam kaitan ini Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan bahwa “Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.

Ancaman ketidakpatuhan terhadap pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Selain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, laporan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri itu juga ditujukan untuk mendukung Program Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen memberantas mafia tanah.

"Praktik-praktik seperti ini juga yang dikeluhkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa kesempatan saat memberikan respons atas rendahnya peroleh pajak dari sektor perkebunan, padahal harga sawit terus meningkat. Perkebunan ilegal otomatis tidak membayar pajak dan merugikan keuangan negara," ucap Abdul Jabbar dalam keterang tertulisnya yang diterima menitriau.com.

Menurut Abdul Jabbar, pilihan koalisi melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri adalah karena usaha perkebunan tanpa izin tersebut telah lama dibiarkan oleh Kepolisian di Riau. Untuk memastikan obyektivitas penyelidikan dan penyidikan, koalisi memilih pelaporan ke Bareskrim Polri. 

Respons Bareskrim Polri atas pengaduan masyarakat itu akan menjadi ujian visi Presisi Polri dan kesungguhan Kapolri dalam memberantas mafia tanah di sektor perkebunan.

Selain Abdul Jabbar dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria, narahubung untuk penanganan kasus perusahaan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau itu adalah Nabhan Aiqani, Peneliti dari SETARA Institute, LSM yang berfokus pada permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). (rls)


Bagikan tulisan ( berita/opini ) anda ke TIM Redaksi kami
Email : redaksi@menitriau.com
(Sertakan Foto dan Data Diri Anda)